mahasiswa pada kota mamuju, provinsi sulawesi barat menuntut pemerintah agar menghapus sistem buruh kontrak.
sistem buruh kontrak yang baru marak terjadi sangat merugikan juga mengeksploitasi buruh sehingga pemerintah mesti menghapuskannya sebab bertentangan melalui kualitas keadilan di negeri ini, papar ketua pimpinan kota front perjuangan pemuda indonesia kabupaten mamuju, sabtu
ia menyampaikan,sistem buruh kontrak dan telah dinyatakan mahkamah konstritusi tidak banyak dasar hukumnya akan tetapi di faktanya dalam negeri ini sistem itu masih diberlakukan yang amat mengeksploitasi buruh oleh karenanya pemerintah harus tegas menghentikan dan menghapuskannya.
nasib buruh di negeri ini masih memprihatinkan sebab perusahaan baru memberlakukan sistem buruh kontrak tersebut, sehingga pemerintah harus tegas menghapuskannya, katanya.
Informasi Lainnya:
- Mengenal Suntik Putih
- Berbisnis Bersama DBC Network
- Apa itu Suntik Putih
- Tentang oriflame dan DBC Network
ia membayar kepada pemerintah supaya memberikan sanksi kepada perusahaan yang memberlakukan sistem outsourcing kepada buruh, serta buruh kontrak dan tak sesuai melalui amanat undang-undang.
selain menuntut buruh kontrak pada hapus, mahasiswa serta menyewa agar buruh diberi upah pantas apalagi bagi mereka dan berusaha pada atas masa normal yakni di atas 12 jam.
eksploitasi melalui upah rendah serta tidak baik serta baru terjadi padahal mereka mesti bekerja pada atas normal selama 12 jam agar perusahaan. buruh menyimpan dieksploitasi. ini harus dihentikan pemerintah, ujarnya.
menurut dia, pemerintah mesti segera melindungi buruh melalui membayar perusahaan memberlakukan jam kerja dalam delapan merek, serta tak dulu dalam 12 produk agar buruh tak lagi tereksploitasi sebab buruh merupakan aset penggerak ekonomi bangsa ini oleh karenanya harus dilindungi.
perusahaan juga mesti memutuskan upah buruh yang pantas pas melalui upah minimun provinsi (ump) dan ditentukan pemerintah karena baru ada perusahaan selama daerah ini yang tak menyerahkan upah buruh pas melalui standar ump, ujarnya.
ia serta mendesak untuk perusahaan untuk memberikan garansi hari tua terhadap buruh, jaminan kesehatan yang bersifat wajib serta membentuk peradilan perburuhan bagi buruh pada daerah supaya mampu mencari perlindungan hukum daripada pemerintah.
moment hari buruh 1 mei ataupun disukai hari buruh sedunia mesti adalah moment untuk semakin mensejahterakan buruh, serta pemerintah untuk terus menyediakan lapangan kerja kepada penduduk juga menyerahkan studi dan layanan kesehatan terhadap semua penduduk dalam negeri ini demi peningkatan kesejahteraannya, ujarnya.